sumber pendapatan daerah menurut uu no 23 tahun 2014. 4 Sesuai UU No. sumber pendapatan daerah menurut uu no 23 tahun 2014

perkotaan (pasal 355 ayat 2 UU no. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Islam. Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana. Otonomi daerah berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bima dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Demikian bunyi UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. Sebagai sumber. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1. UU No. 2014. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1. 34 Tahun 2000 adalah: “iuran wajib yangSumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut : a. TENTANG. sebagaimana diatur dalam UU No. 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang. Dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien maka perlu mengatur tata Kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pem. 6 Tahun 2014;. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang danUU No. Sumber pertama adalah Pendapatan asli daerah atau PAD. Negara-Tahun-Anggaran-2014 . Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut: 80/PUU-XV/2017 Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan. Pendapatan daerah meliputi: (a) Pendapatan. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan. bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (3) Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Terdapat beberapa sumber pendapatan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi. Menimbang : bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang, pada tahun 2014 sempat ditemukan laporan tunggakan pajak penerangan jalan Badak LNG senilai Rp12,5 miliar. 2014. ARTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang. Beberapa pengertian daerah, dapat diketahui di bawah ini yaitu : Otonomi daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004; Otonomi daerah yang. c. 23 tahun. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. B. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Keuangan Daerah. Sebelum UU No. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Pemerintahan Daerah Adalah UU No 23 Tahun 2014. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang, dan undang-undang No. Hasil pajak daerah; 2). UU No. 2014/No. Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23. Beberapa sumber pendapatan pemerintah daerah menurut Permendagri No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan. Motif pemburu rente (bureaucratic and political rent-seeking) para elit6. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Abdul Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:. Pajak daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Maka dibentuklah suatu sistem yang dinamakan otonomi daerah oleh pemerintah. 23 Tahun 2014 pasal 157 tentang Keuangan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 23 Tahun 2014 BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. pemanfaatan dana yang berasal dari. Pinterest. 23/12/2020. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo,2011:1). 5 tahun 1974, kemudian seiring berjalannya waktu diganti menjadi UU No. 4. Hal UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 16. kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan. Tahun 2007-2014, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017. “Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (5) Dari penjelasan di atas, pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang mesti. pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 6. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. 32 tahun 2004 juncto UU No. Dalam UU No. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial bagi suatu daerah. Anggaran Pendapatan Negara. 244, TLN No. 04/26/2020 19:01:12 Title: Penataan Daerah Otonomi Dalam UU No. Menurut Mulyanto (2007: 24) sumber. 34/2000. daerah. 33 tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah. Muhammad Fadyl 7. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU. Mengembangkan kehidupan demokrasi. Hlm. UU No. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut: Pajak daerah; NOMOR 23 TAHUN 2014. ABSTRAK: Melaksanakan ketentuan Pasal 72 UU no. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Menurut Mardiasmo (2002:132), “ pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil. Keuangan Desa menurut UU No. 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Winarto Winartoap Follow. - 23 - g. 23 Tahun 2014) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. b. 23 Tahun 2014 Pasal 10 tentang. 2. 22. Menurut UU No. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. UU No. B. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Dana Bagi Hasil adalah dana. Pajak Daerah Sejalan dengan penjelasan UU No. Pengelolaan keuangan daerah 2. 33 Tahun 2004). UU No. 11/2011 dan UU No. W Widjaja, 2005. Lukas Doo 2. UU No. 13 Tahun 2006 pasal 23 ayat (1)NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berdasarkan UU No. Sesuai dengan penjelasan di atas, bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah diatur sesuai. B. Sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. revisi hingga yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. Secara rinci proporsi sumber-sumber Pendapatan Daerah didalam APBD Kabupaten Barru digambarkan dalam Tabel 3. Hubungi Kami. NOMOR 12 TAHUN 2OL9 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. 244, TLN No. disediakannya sumber-sumber pendapatan asli daerah). dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. 3. 6 Tahun 2014 (UU Desa) Pasal 72 ayat 1, sumber pendapatan desa diperoleh melalui: Pendapatan Asli Desa (PAD); Alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam bentuk Dana Desa; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; Alokasi Dana Desa (ADD) yang. Pasal 17. Undang -Undang No 23 Tahun 2014 Mengatur Tentang Pembagian Wilayah Negara, Kekuasaan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan, Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan, Penataan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Perda Dan Perkada, BUMD, Pelayanan Publik, Kawasan Khusus Dan Kawasan Perbatasan Negara, Desa, Tindakan Hukum Terhadap Aparatur. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan. Belanja, dan Pembiayaan Paragraf 1 Pendapatan Pasal 285 • (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: a. 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: 1. 33 Tahun 2004 yaitu10: 1. Pengertian Pendapatan daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 35 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 2 Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai implementasi dari otonomi daerah, pemerintah daerah diberi. Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017. Raja Grafindo Persada, Jakarta. UU No. METODE PENELITIANPendapatan Asli Daerah pada periode selanjutnya secara akurat. Jika kita mengacu pada UU No. 00 WIB) Beranda. 1. Undang-undang (UU) NO. Sedangkan kebijakan daerah berdasarkan UU sebelumnya tidak begitu jelas (kabur),Konsep dan Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut UU No. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan,. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Menurut UU No. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019; 10. No. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Pemberlakukan UU No. Comments. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Naning Fatmawatie, S. Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 23, LN. Pada dasarnya APBD disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah. Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintahan Daerah yang selama i ni dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 18 Tahun 2016. Undang-undang (UU) NO. NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Konsep Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam UU N0. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : a. Ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 16 Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 4. daerah dan retributsi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkuat dan diperluas. Tahun. desa berhak mendapatkan sumber pendapatan. lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan ini berasal dari hasil kekayaan dan juga potensi yang dimiliki pada setiap daerah tersebut. 4 Sesuai UU No. 1. Twitter. E. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkanSumber. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Problem Tatanegara Desa berada di dalam kabupaten atau di luar kabupaten Hubungan antar. 1. 36. DR. 2014). 0. 1. 23 Tahun 2014, otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari:. pemerintahan-daerah. 17 Tahun 2003; UU no. Kewenangan pemungutan pajak daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang No. UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 10892.